Sejarah Singkat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pesisir BaratΒ 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pesisir Barat adalah institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan (rescue), serta edukasi keselamatan kebakaran kepada masyarakat. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan masyarakat dari berbagai potensi bencana, terutama kebakaran dan kondisi darurat lainnya. Lembaga ini tidak hanya melayani pemadaman, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam evakuasi, penanggulangan bencana, dan respons cepat terhadap situasi krisis di wilayah Pesisir Barat.

Kabupaten Pesisir Barat sendiri merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yang resmi berdiri pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012. Sebagai daerah baru yang memiliki potensi wisata, perkebunan, hutan lindung, serta wilayah pemukiman yang cukup tersebar, Pesisir Barat dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pelayanan publik, salah satunya adalah penanganan kebakaran dan kedaruratan.

Pada masa awal berdirinya Kabupaten Pesisir Barat, urusan pemadam kebakaran belum ditangani oleh satu dinas khusus. Tugas-tugas penanggulangan kebakaran saat itu masih berada di bawah struktur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau bidang teknis lainnya yang belum sepenuhnya fokus pada penanganan kedaruratan kebakaran dan rescue. Keterbatasan armada, personel, serta infrastruktur operasional menjadi kendala utama dalam merespons kejadian kebakaran yang muncul di berbagai wilayah.

Dengan meningkatnya kebutuhan layanan pemadam dan penyelamatan yang profesional, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mulai membentuk unit pemadam kebakaran yang lebih terstruktur. Pembentukan ini diawali dengan pengadaan armada mobil pemadam sederhana dan rekrutmen personel yang diberikan pelatihan dasar. Kegiatan operasional mulai dilakukan secara mandiri walaupun masih terbatas dari segi jangkauan dan waktu tanggap.

Seiring berjalannya waktu, dan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan serta potensi ancaman di wilayah kabupaten, pemerintah daerah kemudian mengambil kebijakan untuk membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pesisir Barat secara resmi. Pembentukan dinas ini menjadi titik penting dalam sejarah pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah tersebut, karena membuka jalan bagi peningkatan kualitas layanan, anggaran operasional yang lebih memadai, serta pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada bidang pemadam dan penyelamatan.

Sejak berdirinya sebagai dinas mandiri, berbagai transformasi penting dilakukan. Pemerintah Kabupaten melakukan penguatan kelembagaan melalui penambahan jumlah armada pemadam, pengadaan alat pelindung diri (APD), peralatan pemadaman dan rescue, serta pelatihan teknis untuk para petugas. Para petugas dibekali dengan keahlian dalam teknik pemadaman api, evakuasi korban, pertolongan pertama, hingga penyelamatan di medan sulit seperti bangunan tinggi, sumur, hingga daerah longsor.

Selain fokus pada pemadaman kebakaran, dinas ini juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Program pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), simulasi evakuasi, serta penyuluhan bahaya kebakaran telah dilakukan di berbagai desa, sekolah, instansi pemerintah, hingga tempat usaha. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kebakaran sejak dini dan membentuk komunitas siaga bencana di tingkat lokal.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pesisir Barat juga menghadapi tantangan unik akibat kondisi geografisnya yang berada di wilayah pesisir dan rawan bencana alam seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan longsor. Hal ini menjadikan layanan penyelamatan dan evakuasi sebagai bagian integral dari tugas dinas. Dalam beberapa peristiwa bencana seperti banjir dan tanah longsor, dinas ini turut serta dalam proses evakuasi warga, pembukaan akses jalan, serta penyelamatan harta benda masyarakat.

Untuk mempercepat respons dan menjangkau wilayah yang sulit dijangkau, didirikan beberapa Pos Pemadam Kebakaran di titik-titik strategis kecamatan seperti Krui, Pesisir Tengah, dan Lemong. Pos ini dilengkapi dengan peralatan dasar pemadaman serta personel siaga yang bekerja dalam sistem regu bergilir selama 24 jam. Kehadiran pos ini sangat membantu dalam memperpendek waktu tanggap terhadap laporan kejadian kebakaran maupun situasi kedaruratan lainnya.

Di sisi internal, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pesisir Barat menerapkan struktur organisasi yang terstandar sesuai regulasi nasional, dengan pembagian bidang seperti Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Operasional dan Penanggulangan, serta Bidang Sarana dan Prasarana. Setiap bidang memiliki peran spesifik yang saling mendukung dalam mencapai pelayanan yang cepat, efisien, dan berorientasi pada keselamatan jiwa.

Kerja sama lintas sektor juga menjadi strategi penting dalam penguatan peran dinas ini. Dinas Damkar aktif menjalin koordinasi dengan BPBD, TNI/Polri, PMI, Dinas Kesehatan, dan unsur masyarakat untuk menangani bencana berskala besar secara kolaboratif. Dalam penanganan bencana, kerja sama ini terbukti efektif dalam mempercepat proses evakuasi dan pemulihan kondisi pasca-kejadian.

Kini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pesisir Barat terus berkembang sebagai institusi yang adaptif, responsif, dan terpercaya dalam memberikan layanan publik. Dengan semangat pengabdian, profesionalisme, dan inovasi, dinas ini berkomitmen untuk menjadi pilar utama dalam sistem perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat dari segala bentuk bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Ke depan, transformasi digital, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat.